Dalam prakteknya kebijakan hukum pidana pemilu yang dilaksanakan sekarang dan kadepan meliputi aspek hukum pidana materiil ,aspek hukum pidana formal,aspek hukum pelaksanaan pidana dan melalui tahapan kebijakan diantaranya kebijakan legislasi adalah Tahap formulasi ,yaitu tahap penegaan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang Undang.