Kegiatan pertambangan tradisional sudah di lakukan sejak pemerintahan kolinial Belanda. Namun, di dalam penelitian hanya membahas dua periode yaitu masa mbah Wattah Wartosentono yang belum ada campur tangan pemerintah dan masa adanya KUD sebagai mitra kerja pemerintah (pertamnia). Ketidakberdayaan politik penambang ditunjukkan pada saat proses pengambilan keputusan sehingga keputusan harga yang di tetapkan tidak berpihak bagi kepentingan para penambang.