penyelesaian pelanggaran ham berat baik melalui sarana pengadilan maupun melalui mekanisme rekonsiliasi atau islah dirasa urgen agar indonesia tidak di sandera dengan bayang bayang sejarah yang kelam. Rekonsiliasi atau islah digunakan tidak hanya sekedar menangani pelanggaran ham kasus per kasus, tetapi juga menjadi dasar moral pemerintahan tradisional dalam menghormati martabat manusia melalui cara cara yang demokratis.